Pembelajaran

Pada dasarnya, sistem pemerintahan yang dilakukan di negara-negara demokrasi menganut sistem presidensiil atau sistem parlementer. Sistem pemerintahan presidensiil bertitik-tolak dari konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana dianjurkan teori trias politika, sistem ini menghendaki pemisahan kekuasaan secara tegas. Sistem pemerintahan parlementer lahir dari pertanggungjawaban menteri, pada awalnya jika ada perselisihan antara raja dan rakyat, menterilah yang bertanggung jawab. A. Ciri pemerintahan presidensiil 1) Kedudukan presiden kepala negara sekaligus kepala pemerintahan 2) Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu 3) Presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan, karena sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat 4) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen 5) Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dalam masa jabatan, kecuali presiden melanggar hukum dapat dikenai impeachment yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitu...

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan ...