Sejarah singkat kerajaan majapahit

Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya (1293 M). Kerajaan kuno di Indonesia ini berdiri pada tahun 1293-1500 Masehi. Kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya ini dianggap sebagai salah satu negara tersbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dimana wilayah kekuasaannya meliputi, Sumatera, Bali, Borneo, dan Filipina.
Berdirinya Kerajaan Majapahit.

Asal mula berdirinya Kerajaan Majapahit yakni adanya serangan dari Jayakatwang (Adipati Kediri) yang berhasil membunuh Kertanegara (penguasa Kerajaan Singasari terakhir) akibat menolak pembayaran upeti. Kemudian Raden Wijaya (menantu Kertanegara) berhasil melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan kepada Aryawiraraja. Raden Wijaya diberikan hutan Tarik oleh Aryawiraraja sebagai daerah kekuasaanya kemudian dijadikan desa baru yang diberi nama “Majapahit”.

Majapahit endiri berasal dari kata “buah maja” dan “rasa pahit”. Kemudian terdapat pasukan Mongolia pimpinan Shih-Pi, Ike-Mise, dan Kau Hsing tiba di Jawa dengan tujuan menghukum Kertanegara akibat Kertanegara menolak membayar upeti kepada penguasa Mongolia. Situasi ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk bekerjasama dengan tentara Mongolia menyerang Jayakatwang. Kemudian pihak Mongolia menang atas terbunuhnya Jayakatwang. Ketika tentara

Mongolia sedang berpesta merayakan kemenangannya, Raden Wijaya memanfaatkan untuk menyerang tentara Mongolia. Pada akhirnya, Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Mongolia dari Jawa dan Raden Wijaya naik tahta dan bergelar Sri Kertajasa Jayawardhana pada tahun 1293.
Kejayaan Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya berada dibawah kekuasaan Hayam Wuruk (1350-1389 M). Berdasarkan isi Kitab Negerakertagama, wilayah kekuasaan Majapahit pada masa itu hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang, bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Namun, terdapat satu daerah yang tidak tunduk pada kekuasaan Majapahit, yakni Kerajaan Sunda dengan penguasa Sri baduga Maharaja. Ketika Hayam Wuruk ingin menjadikan Diah Pitaloka (Putri Sri baduga Maharaja) sebagai permaisuri, Gajah Mada tidak menyetujuinya. Gajah Mada menginginkan putri Sri baduga Maharaja dipersembahkan kepada Majapahit sebagai upeti. Terjadilah salah paham yang melahirkan peperangan yang pada akhirnya Sri Baduga gugur dan putri Sunda bunuh diri.

Keruntuhan Kerajaan Majapahit

Runtuhnya Kerajaan Majapahit akibat terjadi perang saudara antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana pada tahun tahun 1405-1406 M. Selain itu, adanya pergantian raja yang menjadi perdebatan pada tahun 1450-an dan terjadi pemberontakan besar-besaran pada tahun1468 M oleh seorang bangsawan. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15.

Raja-raja Majapahit

  1. Kertajasa Jawardhana atau Raden Wijaya (1293 – 1309)
  2. Raja Jayanegara (1309-1328)
  3. Tribuwana Tunggadewi (1328 – 1350)
  4. Hayam Wuruk (1350-1389)
  5. Wikramawardhana (1389-1429)
  6. Suhita
  7. Kertawijaya
  8. Rajasa Wardhana
  9. Purwawisesa
  10. Brawijaya V

Pembagian wilayah

 

Dalam pembentukannya, kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan Singhasari, terdiri atas beberapa kawasan tertentu di bagian timur dan bagian tengah Jawa. Daerah ini diperintah oleh uparaja yang disebut Paduka Bhattara yang bergelar Bhre atau "Bhatara i". Gelar ini adalah gelar tertinggi bangsawan kerajaan. Biasanya posisi ini hanyalah untuk kerabat dekat raja. Tugas mereka adalah untuk mengelola kerajaan mereka, memungut pajak, dan mengirimkan upeti ke pusat, dan mengelola pertahanan di perbatasan daerah yang mereka pimpin.
Selama masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350 s.d. 1389) ada 12 wilayah di Majapahit, yang dikelola oleh kerabat dekat raja. Hierarki dalam pengklasifikasian wilayah di kerajaan Majapahit dikenal sebagai berikut:

    1. Bhumi: kerajaan, diperintah oleh Raja
    2. Nagara: diperintah oleh rajya (gubernur), atau natha (tuan), atau bhre (pangeran atau bangsawan)
    3. Watek: dikelola oleh wiyasa,
    4. Kuwu: dikelola oleh lurah,
    5. Wanua: dikelola oleh thani,
    6. Kabuyutan: dusun kecil atau tempat sakral.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

perbedaan sistem presidensial dan parlementer

Image
Pada dasarnya, sistem pemerintahan yang dilakukan di negara-negara demokrasi menganut sistem presidensiil atau sistem parlementer. Sistem pemerintahan presidensiil bertitik-tolak dari konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana dianjurkan teori trias politika, sistem ini menghendaki pemisahan kekuasaan secara tegas. Sistem pemerintahan parlementer lahir dari pertanggungjawaban menteri, pada awalnya jika ada perselisihan antara raja dan rakyat, menterilah yang bertanggung jawab. A. Ciri pemerintahan presidensiil 1) Kedudukan presiden kepala negara sekaligus kepala pemerintahan 2) Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu 3) Presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan, karena sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat 4) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen 5) Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dalam masa jabatan, kecuali presiden melanggar hukum dapat dikenai impeachment yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitu...
Read more

sistem pemerintahan parlementer

Image
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan ...
Read more